Minggu, Desember 5, 2021

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Tidak Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, DPR Mohon Diberi Waktu Pelajari Putusan MK – JATENG.CO

- Advertisement -
- Advertisement -

Dipublikasikan dalam 26 November 2021.
Dapat didengarkan.

JAKARTA – UU Cipta Kerja diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. DPR & pemerintah diminta buat memperbaikinya 2 tahun ke depan.

Bila tidak dilakukan, otomatis UU lama berlaku kembali. “Kami baru mendengar putusan dari MK. Tentunya kami menghormati keputusan MK yang bersifat final & mengikat,” kata Wakil Kepala DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat/DPR, Jakarta, Kamis (25/11).

Menurutnya, DPR akan mengkaji terlebih dulu putusan MK atas UU Cipta Kerja tadi. Sehabis itu, DPR akan mengambil langkah sesuai mekanisme yang terdapat.

“Nanti DPR mengambil langkah-langkah sesuai mekanisme yang terdapat, buat menaati putusan tadi. Mohon pula diberikan waktu kepada kami buat menghasilkan kajian dan mengkaji isi putusan dengan utuh. Sebagai akibatnya kami dapat mengambil langkah-langkah yang tepat,” imbuhnya.

Beliau mengaku belum memahami poin apa dalam UU Cipta Kerja yang akan diperbaiki. “Kami akan melihat secara detail & akan dibikin kajiannya. Baru kemudian akan lakukan sesuai dengan mekanisme di DPR,” tutup Dasco.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Aturan Indonesia (YLBHI) menegaskan alih-alih memperjelas, putusan tadi justru menimbulkan ketidakpastian aturan.

Terlebih lagi, empat dari sembilan hakim menyatakan dissenting opinion yang beropini UU Cipta Kerja sudah sesuai dengan konstitusi. “Putusan MK ini seolah menegaskan kekhawatiran warga sipil terhadap MK yang tunduk dalam eksekutif sebagai terbukti,” kata YLBHI.

Meski demikian, berdasarkan YLBHI, putusan MK dapat dimaknai bahwa pemerintah & DPR sudah melanggar konstitusi & prinsip pembuatan undang-undang dalam menyusun UU Cipta Kerja.

Tetapi, YLBHI menekankan putusan itu mendeskripsikan kekeliruan yang prinsipil.

“Dari putusan MK ini pula pemerintah tidak dapat memberlakukan dulu UU Cipta Kerja & menghentikan segala proses pembuatan & penerapan seluruh aturan turunannya,” tegas YLBHI. (riz/rh/zul)

Baca Pula:

  • Sembunyi di Kontrakan Pedagang Cilok di Lebaksiu, Begini Kronologis Penangkapan Suami Pembunuh Istrinya.
  • KPK Duga Formula E Dibayar Mahal Agar Jakarta Diincar menjadi Penyelenggara.

- Advertisement -
Latest news
- Advertisement -
Related news
- Advertisement -