Minggu, Desember 5, 2021

LKS Berasal Jalan Tidak Dapat Nilai – JATENG.CO

- Advertisement -
- Advertisement -

SEMARANG (JATENG.CO)– Permasalahan yang mengakibatkan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), tidak memperoleh penilaian waktu mengajukan akreditasi, antara lain sebab tidak berkecimpung di bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Yaitu Rehabilitasi Sosial, Proteksi Sosial, Jaminan Sosial & Pemberdayaan Sosial.

”Secara faktual, pengelola LKS sebagian besar diinisiasi secara pribadi juga famili yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan sosial. Tetapi terkendala dalam pelayanan yang dari berjalan, & tidak sesuai dengan baku LKS,” kata Drs Deni Riyadi MM, selaku Kabid Dayasos Dinsos Provinsi Jawa Tengah, waktu membacakan sambutan Kadinsos Provinsi Jateng, Harso Susilo ST MM, Kamis (25/11/2021), di Tempat kerja Dinsos Jalan Pahlawan 12, Semarang, dalam pertemuan & konsolidasi Dinsos se-Jateng.

Duduk perkara lain, SDM pengelola LKS tidak didukung ilmu pengetahuan, nilai & keterampilan profesional, dan tidak terdokumentasikannya aktivitas yang dilakukan.

BACA JUGA: Teranyar, Kode Redeem FF Jumat 26 November 2021, Mari Segera Klaim!

Di sisi lain, pembangunan kesejahteraan sosial menjadi bagian integral dari pembangunan Nasional, hakekatnya buat menangani aneka macam permasalahan sosial, memenuhi kebutuhan dasar, & mewujudkan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah amanat UU No 11 Tahun 2009, mengenai Kesejahteraan Sosial, yang wajib dilaksanakan pemerintah pusat & wilayah.

Tahun 2020, jumlah LKS di Jateng terdapat sebanyak 866, dengan aneka macam jenis pelayanan terdaftar di 35 kabupaten/kota.

Pelayanan itu terdiri dari LKSA (anak) sebanyak 707, LKSLU (lanjut Usia) 34, LKS Penyandang Disabilitas (74), LKS bekas Penyalahguna Napza (14), LKS Bekas Psikotik (16), & LKS Pemberdayaan Warga (21).

BACA JUGA: Lazio Libas Lokomotiv Moskow 3 Gol Tanpa Balas

Sementara itu, Eddy Soesanto SH MSi, Kepala Lembaga Ketua Kesejahteraan Famili (LKKS) Jateng menambahkan, banyaknya jumlah LKS adalah hal yang positif.

”Sesuai UU 1945, aktivitas LKKS yang koordinatif perlu dianggarkan negara. LKS pula dapat menggandeng pengusaha atau Apindo buat operasionalnya,” imbuh beliau.

Diungkapkannya, terdapat 12 potensi asal kesejahteraan warga yang berkecimpung selama ini. Yakni, Pekerja Sosial Profesional, Warga Pekerja Sosial (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Famili (LK3).

Selain itu terdapat jua Famili Perintis, Sarana Kesejahteraan Sosial Berbasis Warga (WKSBM), Perempuan Pemimpin Kesejahteran Sosial, Penyuluh Sosial, & Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) & dunia usaha.

Humaini

- Advertisement -
Latest news
- Advertisement -
Related news
- Advertisement -